mal pelayanan publik adalah. 00 b. mal pelayanan publik adalah

 
00 bmal pelayanan publik adalah Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pernerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu)pelayanan publik

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Bupati Gianyar I Made Mahayastra bersama pejabat Pemkab lainnya menekan tombol acara peletakan batu pertama pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Gianyar yang berlokasi di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar Bali,. Pasar Pelayanan Publik yang menyediakan 98 layanan pengurusan dokumen tersebut terletak di tengah pasar dan telah beroperasi dengan standar protokol kesehatan normal baru. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas pelayanan publik. Kompasiana adalah platform blog. Reformasi. Maklumat Pelayanan adalah. Pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah aktivitas atau rangkaian aktivitas yang bertujuan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan setiap. dibutuhkan. Mal Pelayanan Publik adalah wadah berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan barang, jasa, dan layanan administrasi. 07 Pengukur Suhu. Akuntabilitas: Dapat. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG. Asas pelayanan publik adalah: Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Usulan proyek ini dilatar belakangi gagasan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memaksimalkan pelayanan kependudukan bagi warganya. Rizvanda Meyliano Dharma Putra (2018) dengan judulMAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Presiden menargetkan MPP terbangun di seluruh Indonesia pada 2024. Soft Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus. AP Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah selalu berupaya dalam mewujudkan terobosan baru dalam menunjang pelaksanaan. 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan da lam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK. Adapun salah satu layanan di mal pelayanan publik adalah konsultasi hukum oleh Polres Metro Bekasi Kota. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 45-57. 05 Fasilitas Disabilitas. Seluruh instansi merayakan momen bersejarah batik diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO 2009 silam. Penyelenggaraan mal pelayanan publik di Indonesia hingga Juni 2022 baru terealisasi sekitar 11 persen dari seluruh kabupaten/kota. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya. Praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk dan kaku mengakibatkan terjadinya mal-administrasi dalam penyediaan pelayanan publik. 2. 6. BN. Kota Batam merupakan satu dari tiga kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project Mal Pelayaan Publik di Indonesia, Mal Pelayanan Publik Kota Batam mulai beroperasi pada tanggal 7 Desember 2017 hingga saat ini. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Konsep Pelayanan Publik. com Abstrak Mal Pelayanan Publik adalah regenerasi terbaru layanan pemerintah di era industri 4. Karakteristik Pelayanan Publik. Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah tenpat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik. Pedoman para birokrat itu salah satunya adalah asas-asas pelayanan publik. Mai Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atauPeranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh dirancang oleh KEMEPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan. 1573,. Gronroos (dalam Ratminto & Winarsih, 2005) membuat definisi pelayanan publik sebagai berikut: yaituPelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jakarta -. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil observasi dan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Asdep Peningkatan Pelayanan Publik itu kan memang bertanggungjawab untuk mendorong kebijakan yang sudah diputuskan oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk supaya K/L maupun Pemda itu pelaksanaannya menjadi lancar, salah satunya adalah kebijakan tentang Mal Pelayanan Publik,” jelas Agung. TUGAS SUB UNIT PELAYANAN. Mal Pelayanan Publik pada dasarnya merupakan pengintegrasian pelayanan publik dari. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan. kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Untuk meyakinkan itu, Menteri telah meminta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan. Menilik kembali sejatinya konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) tidak lepas dari konsep dan pendekatan New Public Service (NPS), dalam artian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis dan menjanjikan perubahan Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari Pemerintah Daerah dalam upaya menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Hal itu mungkin yang mendasari pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui Mal Pelayanan Publik. 12. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa. kelembagaan dan proses pelayanan publik, adalah juga reformasi terhadap SDM pelayanan publik itu sendiri. Salah satu contoh penerapan Super Apps di sektor pelayanan publik adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang diluncurkan pada 2022. 2023. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Namun beberapa tahun belakang ini mal kini mulai diadopsi olehMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Mal pelayanan publik merupakan program evaluasi dari Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang berubah menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP. MPP adalah sistem pelayanan pemerintahan dan swasta dalam satu gedung sehingga pelayanan masyarakat lebih efektif. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan. 2. Salah satu jenis usaha yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Samsat MPP. WJIHUB. com - Raison d’etre atau satu-satunya alasan bagi eksitensi negara adalah kepentingan umum (pelayanan publik). b. 06 Ruang Menyusui. MPP ini adalah mal-nya perizinan, semua. ”Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan dibangunnya MPP di kabupaten/kota. Terdapat kritik tajam atas birokrasi sebagai prinsip organisasi dalam sektor publik yang melahirkan “penyakit” seperti tingginya angka korupsi dan pelayanan publik yang buruk. JAKARTA – Pelayanan yang profesional menjadi keharusan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa darr/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaDugaan Maladministrasi sebagai Laporan. 4. detikNews Senin,. o Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perubahan yang dilakukan Pemerintah o Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik “Terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan idePenyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); 10. Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik dimaksud adalah adanya Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) Izin anda sudah Terbit? Silahkan mengisi SKM ^^ TRACKING PERIZINAN JELITA. Oleh karena itu, untuk sesegera mungkin program ini kita kejar,” ujar Setiawan. Sebagai contoh adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh pihak kepolisian dan dimonopoli oleh satu pihak. Mal Pelayanan Publik ini adalah sebuah terobosan revolusioner yang dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan kemudahan, kenyamanan, serta layanan pasti untuk seluruh masyarakat yang akan mengurus perizinan dari seluruh aspek bidang kependudukan dan catatam sipil, usaha, keimigrasian, kepolisian, pajak dan retribusi, izin agraria dan tata ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. SEKILAS MPP MAROS. Sehingga masyarakat dapat mengurus pelayanan secara cepat, hemat waktu di. docx . Bila masih ada yang belum paham apa itu mall pelayanan publik, penjelasan ini mungkin bisa sedikit membantu. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. ” Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2:Bupati te ntang Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. • Rabu, 08/01/2020 • Muhammad Burhan 82515. Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik memaknai bahwa ”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. Tutorial Cara Booking Online di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor. Tweet. Aplikasi ini dibangun berkonsep 'Mal Pelayanan Publik is Virtual'. 14 Maret 2014 / dalam Bidang Pengendalian & Pembinaan. Menurut UU Permenpan Nomor 23 Tahun 2017, yang dimaksud Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau. ”Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga,. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman,. com – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengungkapkan banyaknya permasalahan pelayanan publik yang paling sering diadukan kepada Ombudsman RI dari berbagai bidang, seperti bidang kelistrikan, pertambangan, hingga penanaman modal. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. DPMPTSP BADUNG. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa asas pelayanan publik, tersebut adalah sebagai berikut: 31 pelayanan publik. Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Generasi pertama adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudian Pelayanan Terpadu. Si (2) Suyeno, S. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Mahyeldi, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi e-government terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta faktor penghambat dan pendukung. Syafrudin menyebut, Mal Pelayanan Publik yang baru saja diresmikan di Kota Bogor ini adalah yang pertama di Jawa Barat. Mengingat : 1. A. Salah satunya dengan membuat terobosan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. 00 sampai dengan 11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaDefinisi Mal Pelayanan Publik. MAL PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Arnita Febriana Puryatama 1, Tiyas Nur Haryani2. Disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. FULL TEXT. “Mall pelayanan publik adalah salah satu layanan kita kepada masyarakat supaya mempermudah. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. Membangkitkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Mal Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); 7. 68). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudukMenpan dan RB: Semua Kota/Kabupaten Wajib Punya Mal Pelayanan Publik. (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah : a. JawaPos. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jumat : Pukul 08. Mal pelayanan publik adalah bukti bahwa pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dalam pelayanan publik di Indonesia. Dalam beleid itu, tertulis Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi. Timbul anggapan, pelayanan publik di Indonesia, tinggi biaya, tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. pelayanan publik yang berkeadilan, proporsional, non diskriminatif serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis. 02 Layanan Mandiri. MPP pun menangani kegiatan pelayanan perizinan maupun non. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Wapres sebut Mal Pelayanan Publik tidak harus berdiri di gedung baru. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); 12. Maka arti kata maladministrasi adalah pelayanan yang buruk atau jelek. Dinas Kependudukan dan Catatan. Sep. PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG, Menimbang : a. Pemkab Sidoarjo meluncurkan aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) versi 2. 2. Dalam rangka meningkatkan layanan publik dengan memadukan perubahan yang sedang terjadi, maka paling tidak terdapat 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kaji ulang atas pemberian layanan publik di era digital ini, yaitu: Melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah;Agnez Mo dan Pelayanan Publik Kita. Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. Audiensi Ketua KPU. 28 Instansi & 97 Jenis Layanan Dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bandung bergabung 28 instansi, 12 Instansi Internal 16 Instansi Eksternal. (IPP) yang cukup signifikan. Mal Pelayanan Publik (Opik/detikcom) Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang. ”MPP ini diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam pelayanan publik,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219. Misalnya ada istri yang dipukuli suaminya,. Nilai indeks tertinggi akan mencapai 4,51 – 5,00 dengan kategori A dengan. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1Menurut (Tri Yuniko Firman, 2017) Tujuan pemberian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik 2. Asas pelayanan publik adalah: Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Di tahun 2017, Bupati saat itu, Abdullah Azwar Anas kembali memfungsikan gedung itu sebagai lokasi pelayanan 80 jenis urusan administrasi. adapun beberapa bank yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang yaitu Bank BPD Jawa. Tujuan dari tulisan ini, untuk melihat peranan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah: 1. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Peresmian Bersama 12 Mal Pelayanan Publik 26 September 2023 Dilihat: 209. Keluhan mengenai kualitas pelayanan publik (yanlik) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang tahun 2021 meningkat. Dalam langkah memaksimalkan pelayanan tersebut , (MMPP) di Kecamatan Porong. Jakarta, InfoPublik - Terbukti memberi hasil positif, program Mal Pelayanan Publik (MPP) pun kian digiatkan. Layanan. 00 – 09. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (MenPAN - RB) H. Outcome: o Meningkatkan confidence para penyelenggara pelayanan publik. “Dengan adanya digitalisasi MPP, diharapkan berdampak pada percepatan pemerataan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia melalui penyediaan dukungan. Tujuan dari dibuatnya Mal pelayanan publik (MPP) ini adalah memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. MAL PELAYANAN PUBLIK DAN MALADMINISTRASI Rabu, 02 Desember 2020 - Shintya Gugah Asih T. 2. Abstrak Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pada Mal Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang hanya ada satu akses untuk menuju lantai pelayanan, sehingga pengguna layanan. kehadiran Mal pelayanan publik yang didasari PERMENPAN-RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal pelayanan publik Penelitian ini bedakan metode kualitatif dengan menggunakan kode yuridis empiris. 1. pelayanan publik.